1.000 ASN di Sulsel Dapat Bansos, DPR Desak Kemensos Perbaiki DTKS

Ilustrasi uang bansos. (Unsplas/Mufid Majnun)

Sebanyak lebih dari 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Selatan mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diberikan kepada warga miskin. Adapun bansos yang diterima para ASN itu berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR Ace Hasan Syadzily mendesak agar Kementerian Sosial (Kemensos) segera melakukan perbaikan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi penerima bansos.

"Kami mendesak kepada Kementerian Sosial untuk segera memperbaiki sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Demikian juga Pemerintah Daerah yang selama ini memberikan input DTKS juga harus obyektif, akurat dan tepat sasaran," kata Ace saat dihubungi Indozone, Kamis (25/11/2021).

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa sebetulnya para ASN tidak mendapatkan bantuan sosial. Karena mereka mendapat gaji hingga tunjangan setiap bulannya.

Baca juga: 31 Ribu ASN Terindikasi Terima Bansos, Kemensos Diminta Selektif soal Usulan Penerima

"Apalagi jika penerima bantuan sosialnya itu yang berstatus golongan III dan IV. Pasti secara penghasilan sudah sangat tidak wajar jika mereka mendapatkan bantuan sosial," bebernya.

Disisi lain, Ace juga berpesan kepada Kemensos agar segera mengidentifikasi ASN yang terdata sebagai penerima bansos. Kemudian juga memberikan klarifikasi mengapa mereka terdata sebagai penerima bansos. Kemudian dia juga mengimbau kepada ASN yang masih menerima bansos untuk segera mengundurkan diri.

"Bagi ASN yang mendapatkan bansos sebaiknya segera secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Jika tidak, ya harus diberikan sanksi yang tegas. Ada warga yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut," imbaunya.

Sebelumnya diketahui terdapat lebih dari 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di Sulsel menerima bantuan sosial (bansos).
Adapun bansos yang diterima para ASN itu berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH).

"Di Sulsel itu ada seribu lebih ASN yang menerima PKH, ini data Kemensos," ujar Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Jon Rende Mangontang, Rabu (24/11).

Artikel Menarik Lainnya:

• Cerita Politikus PPP yang Bantu Mediasi Anggiat Pasaribu dengan Arteria Dahlan
• Tuding Iran Siap Bikin Senjata Nuklir, Jenderal Top AS Beri Sinyal Siap Menyerang
• Perancis akan Setujui Dosis Ketiga Vaksin Covid-19 untuk Orang Dewasa