31 Ribu PNS Terima Bansos, Men PAN-RB: Uang Bansos Harus Dikembalikan

Ilustrasi uang bansos. (Foto/Unsplash/

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, ada sekitar 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," kata Risma, Kamis (18/11).

Risma menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.

Profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, PNS yang terbukti menerima bantuan sosial itu akan mendapat sanksi disiplin, hingga harus mengembalikan uang bantuan tersebut.

"Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk pengembalian uang bansos," ujarnya, Jumat (19/11).

"Dalam hal terbukti bahwa PNS bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, maka dapat diberikan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," sambungnya.

Tjahjo juga meminta Mensos Risma untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap ASN yang menerima bansos.

"Untuk memberikan hukuman disiplin kepada PNS dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP (nomor induk pegawai) dan instansi, untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar dilakukan investigasi terhadap yang bersangkutan," katanya.

Karena, pada dasarnya mereka yang mendapatkan penghasilan tetap dari pemerintah, tidaklah masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial.

"Pada dasarnya ASN merupakan pegawai Pemerintah yang memiliki penghasilan tetap, gaji dan tunjangan dari negara. Oleh karena itu, ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Penerapan PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Sebagai Langkah Strategis Kendalikan Covid-19
• Sore Ini Kita Buat Ayam Bakar Yuk
• Film Under Siege Akan Dibuat Ulang dan Disutradarai Oleh Timo Tjahjanto