Kubu Moeldoko Gugat AD/ART ke MA, Demokrat Ungkit Pola Pikir Hitler

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman. (Instagram/@bennykharman)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menduga cara pikir kubu Meoldoko yang melayangkan gugatan judicial review terhadap AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung bersifat totalitarian ala pimpinan Nazi yakni Hitler.

"Setelah kami menyelidiki asal usul teologi yang dipakai oleh Yusril Ihza dalam menghadirkan permohoan AD/ART ke MA maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari totalitarian ala Hitler," ujar Benny di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2021).

Benny memaparkan, cara pikir hukum ala hitler di mana apa yang dikehendaki negara harus diikuti sipil. Karena menurut Benny. Ia pun memandang cara pikir itu terlihat ketika gugatan Moeldoko yang didampingi advokat Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung itu mencoba menguji aturan internal dengan kehendak negara.

Baca juga: Acara HUT Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dibubarkan Polisi

"Dalam cara pikir hukum Hitler yang dikehendaki negara harus diikuti semua organisasi sipil. Dalam hal ini cara pikir itu tadi Yusril mencoba menguji apakah kehendak anggota parpol anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak negara.  Semua dilakukan rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Ini yang mau dilakukan Yusril," urai Benny.

Anggota Komisi III DPR RI ini berkata tindakan Yusril melakukan gugatan bukan atas nama demokrasi. Ia menyebut, gugatan ke Mahkamah Agung itu demi kepentingan tertentu guna mencaplok Partai berlogo mercy ini.

"Dia bekerja atas nama kepentingan hidden power, invisible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok partai demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi tidak ada penjelasan lain," tutur Benny.

Tak hanya itu, Benny menuturkan bila sampai gugatan Yusril diproses maka hasilnya tidak hanya mengikat kepada Partai Demokrat, namun juga partai politik lain dan organisasi sipil lainnya.

"Kalau ini terjadi lengkaplah teologi hukum hitler tadi. Semua dikehendaki rakyat boleh sesuai kehendak negara ini sangat berbahaya bagi demokrasi," tutup Benny.

Artikel Menarik Lainnya:

• Banyak Masyarakat Tertipu Bunga Pinjol, Jokowi Minta OJK Dorong Inklusi Keuangan
• Gegara Bakar Warga Sampah, Kurang Lebih 63 Rumah Warga di Sape NTB Hangus Terbakar
• 34 Orang Tewas di Rusia Akibat Keracunan Alkohol