Pandemi Covid-19 Berkepanjangan, Pimpinan DPR: Perlu Ada Politik Kesehatan

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Instagram/cakiminow)

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, selama pandemi Covid-19 yang sudah melanda 1,5 tahun tersebut, bangsa ini menghadapi berbagai persoalan kesehatan, terutama infrastruktur kesehatan.

Dia berujar pandemi Covid-19 yang membuat suasana menjadi sulit. Sehingga menurutnya perlu dilakukan pembangunan politik kesehatan di saat situasi seperti sekarang ini.

”Intinya pandemi telah membawa kita pada suasana sulit. Perlu rasanya kita terus melakukan pembangunan politik kesehatan. Ini menjadi sangat penting karena sebetulnya sejak disahkan Undang-Undang BPJS Kesehatan (Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional), relatif ada harapan besar penanganan kesehatan rakyat. Tapi kita lupa tidak diimbangi dengan perangkat infrastruktur kesehatan yang memadai,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (24/8/2021).

Dia pun mencontohkan seperti halnya beberapa waktu lalu saat terjadi puncak kasus Covid-19 di Jakarta, rumah sakit (RS) tidak berdaya. Di mana terlihat pasien menumpuk lantaran kapasitas tak menampung.

“Pasien menumpuk. Saya tidak menghitung jumlah penularan, tapi ketika rumah sakit tak mampu menampung, itu berarti sangat berbahaya. Ada pasien yang SOS, emergency, tidak diterima rumah sakit, akhirnya meninggal,” beber dia.

Kondisi pandemi ini, lanjut dia, juga mengakibatkan semua anggaran  tersedot untuk penanganan pandemi, dan pemerintah sudah pada level kesulitan untuk mengatur pembiayaan.

“Tentu akibat yang lebih parah adalah krisis ekonomi, mandeknya seluruh aktivitas ekonomi. Apalagi ketika ada PSBB dan PPKM,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin juga mendorong pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sehingga kita tidak terus menerus bergantung pada impor, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan.

“Ilmu pengetahuan dan teknologi harus didorong supaya kita tidak bergantung impor, termasuk dalam politik kesehatan ketika menangani keadaan sulit. Vaksin sangat sulit, menunggu kebaikan negara lain. Obat-obatan sudah lama kita menunggu negera besar, alat-alat kesehatan, antigen yang sepele saja belum mampu,” imbaunya.

Hal ketiga, belajar dari pandemi ini, kata Ketum PKB ini adalah pola pembangunan harus diubah tidak hanya mengandalkan pemerintah atau negara saja.

“Pasca-pandemi ini, Indonesia, kita semua harus benar-benar mampu melibatkan semua kekuatan untuk bersama-sama maju, mengubah dan memperbaiki keadaan dengan cepat itu perlu keterlibatan semua kelompok strategis dalam pembangunan. Itulah yang disebut pembangunan inklusif, politik kesejahteraan yang inklusif itu yang kita dorong, ada perubahan dan tata kerja yang baru,” tutupnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Ugal-Ugalan Saat Berkendara di Pantai, Mobil Fortuner Ini Berakhir Terbalik
• Agen Sebut Philippe Coutinho Mustahil Bela Klub Liga Inggris Selain Liverpool, Kenapa?
• Fakta Anggota TNI Hajar Pria di Buleleng, Pria Itu Berstatus Mahasiswa, Bibirnya Robek