Udah Minta Maaf, Status Tersangka Perawat Suntik Vaksin Kosong Dicabut, Ini Kata Polisi

Perawat EO pelaku suntuk vaksin kosong di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. (Foto/Kompas TV)

Kasus penyuntikan vaksin kosong terhadap pelajar di Pluit, Jakarta Utara berakhir dengan perdamaian antara dua belah pihak hingga status tersangka yang disandang oleh pelaku pun dicabut.

Hal ini diungkap oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Guruh Arif Darmawan Rabu (12/8/2021).

Kombes Guruh Arif mengatakan kalau pelapor berinisial BLP telah menjabut laporannya terhadap tersangka EO di Polres Metro Jakarta Utara usai dilakukan mediasi pada Selasa (10/8) malam.

"Benar, pertemuan antara penyelenggara malam itu sepakat memutuskan berdamai dan mencabut laporannya," ujar Kombes Pol Guruh saat dihubungi wartawan di Jakarta Utara.

EO yang berstatus sebagai perawat sebelumnya mengaku meminta maaf atas kelalaiannya telah menyuntikkan vaksin kosong kepada pelajar di Pluit.

Dia mengatakan kalau perbuatan itu merupakan kelalaiannya tidak ada motif lain di balik itu semua.

"Saya mohon maaf, terlebih pertama kepada keluarga dan orangtua anak (korban) yang saya telah vaksin. Saya mohon maaf, saya tidak ada niat (buruk) apa pun," kata EO.

Menurutnya keterlibatannya dalam pemberian vaksin hanyalah ingin membantu menjadi relawan.

"Saya hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diresahkan oleh kejadian ini," ujarnya.

Sementara itu Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Kota Jakarta Utara mengapresiasi aparat Polres Metro Jakarta Utara dalam menyelesaikan dugaan kasus viral vaksin kosong di kawasan Pluit, Penjaringan tersebut.

Ketua DPD PPNI Kota Jakarta Utara Maryanto menilai aparat memang harus mengedepankan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam kasus ini, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

"Kami apresiasi pengungkapan kasus ini. Menurut kami pasal yang disangkakan polisi tidak tepat dan perlu dikaji ulang."

"Batalkan kasus tersangkanya dan kembalikan ke DPD PPNI PPNI Jakarta Utara untuk ditelaah melalui penyelidikan di Mahkamah Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK). Aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 adalah Permenkes Nomor 26 Tahun 2019," kata Maryanto.

Pasal yang disangkakan kepolisian, menurut Maryanto, hanya untuk pelaku yang berniat menghalang-halangi upaya penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat terancam pidana satu tahun penjara.

Sedangkan EO, mengakui tidak adanya unsur niat kesengajaan menyuntik vaksin kosong kepada pelajar BLP, dan saat itu EO hanyalah menjalankan tugas sebagai relawan meskipun profesi sebenarnya adalah perawat di salah satu klinik.

Maryanto mengatakan DPD PPNI Jakarta Utara berharap ada upaya mediasi agar kasus tersebut sesuai dengan hukum.

"Kami berharap ada upaya mediasi agar kasus ini sesuai dengan hukum. Karena adanya sangkaan pasal pidana kepada EO ini, kami (DPD PPNI Jakarta Utara) menerima banyak kekhawatiran dan ketakutan perawat yang ditugaskan sebagai relawan. Bahkan beberapa diantaranya enggan menjadi relawan karena takut bisa seperti EO," tutupnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Terancam Dipecat, Kapolda Sumsel Akhirnya Minta Maaf, Sumbangan 2 Triliun Ternyata Bodong
• Dituduh Begal, Bripka Joko Albari Polisi yang Diamuk Massa, Meninggal, Koma 2 Pekan di RS
• Bergelar Profesor, Kapolda Irjen Eko Rupanya Guru Besar STIK-PTIK, Heran Kena Kibul Rp 2 T