Kemensos Sebut Pendamping Sosial Penyeleweng Bansos Diatur di Permensos Baru

Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso (tengah) saat mengunjungi Sentra Vaksinasi IPSM di Universitas Negeri Jakarta, Rabu. (ANTARA/Devi Nindy)

Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso mengatakan aturan mengenai pendamping sosial, termasuk sanksi jika melakukan penyelewengan bantuan sosial (bansos), akan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terbaru yang sedang dalam proses revisi.

Hal tersebut menurut Luhur Budijarso guna memperbaiki kelemahan di lapangan supaya tidak ada lagi celah yang dimanfaatkan pendamping sosial.

"Kalau dari kami, langsung diberhentikan, kami akan atur di Permensos yang baru supaya dikembalikan kerugiannya. Kalau masih enggak bisa juga kita serahkan ke hukum," ujar Luhur kepada wartawan saat mengunjungi Sentra Vaksinasi IPSM di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (11/8/2021).

Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Luhur, adalah yang paling rawan ditemukan pemotongan, karena masalah penguasaan kartu ATM oleh pendamping sosial di lapangan atas alasan-alasan tertentu. Dibandingkan dengan BPNT yang bermasalah dalam penyalurannya.

Luhur mengatakan sampai saat ini aturan mengenai pendamping PKH menggunakan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menggunakan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.

Namun pihaknya juga mengacu pada aturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Semua aturan bisa ada celahnya yang penting bagaimana kita semua sebagai bagian dari 'civil society' untuk sama-sama bisa membantu mengawasi. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk penerima," ujar Luhur.

Artikel Menarik Lainnya:

• Polda Metro Sebut Vaksinasi Merdeka Sudah Vaksin 310.072 Warga di Daerah Penyangga DKI
• Alasan Farhat Abbas Tunjuk Dokter Lois Jadi Sekjen Partai Pandai: Wanita Terdzalimi
• Anak Main Boneka Jadi Sorotan, Tiara Pangestika Istri Arief Muhammad Beri Jawaban Bijak