Politisi PAN Dorong Pemda Segera Realisiasikan Tim Tracing Covid-19

Anggota DPR Guspardi Gaus. (Instagram/guspardi.gaus)

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung langkah Mendagri Tito Karnavian yang meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk tim pelacakan atau tim tracing Covid-19 untuk menelusuri orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien Covid-19.

Menurutnya, tim tracing yang dibentuk oleh Pemda diharapkan akan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi dan mengetahui secara cepat apakah mereka yang melakukan kontak dengan pasien Covid-19 terpapar atau tidak.

"Juga mempercepat penemuan pasien atau orang tanpa gejala (OTG) yang tak menyadari bahwa mereka terinfeksi Covid-19," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima Indozone, Jumat (30/7/2021).

Tim tracing ini rencananya diambil dari tamatan SMA dan anggarannya diambil dari APBD masing-masing Pemda. Diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka sekaligus membantu penanganan Covid-19.

"Dan sebelum diterjunkan ke masyarakat tentu harus dilakukan pelatihan singkat mengenai sistem dan metode pelacakan ini," ungkapnya.

BACA JUGA: Duh, 10 Persen Warga Jakarta Belum Dapat Bansos Tunai Karena Hal Ini

Politisi PAN ini menekankan tracing sangat penting untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Persebaran jumlah tracing harus diperluas sehingga sampling dan datanya bisa semakin akurat. Dengan begitu penanganan juga lebih cepat dan maksimal, kemudian tracing yang massif akan berimplikasi pada orang yang terpapar.

"Kalau datanya jelas, pada akhirnya orang yang terpapar bisa ditangani dengan cepat," bebernya.

Untuk itu, lanjut Guspardi, diharapkan Pemda di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat segera merealisasikan pembentukan Tim Tracing di masing-masing daerahnya. Karena tidak jarang pemerintah daerah mengabaikan instruksi ataupun imbauan pemerintah pusat meskipun perihal penting bagi rakyat.

"Hal serupa dapat terjadi dalam implementasi Tim Tracing Covid-19. Mendagri sebagai pembina kepala daerah juga harus melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Bagi daerah-daerah yang tidak menjalankannya perlu diberi sanksi tegas dan yang merealisasikan harus diberi apresiasi berupa insentif dan penghargaan" pungkas Guspardi.

Artikel Menarik Lainnya:

• Heboh Nadiem akan Bagikan Laptop Seharga Rp10 Juta ke Pelajar Indonesia, Jadi Kontroversi
• Netizen Soroti Fadli Zon Baca Puisi Rendra 'Doa Orang Lapar': yang Baca Kelebihan Gizi
• Soal Influencer Dapat Vaksin Booster, Wagub DKI: Nanti Kita Cek Kebenarannya