Tak Sepakat RS Khusus Bagi Pejabat Negara Dibangun, Sahroni: Semua Lagi Sama-sama Susah

Kini: Ahmad Sahroni. (Instagram/@ahmadsahroni88). Kanan: Wasekjen DPP PAN, Rosaline Irene Rumaseuw. (photo/Facebook/Dr.Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes)

Terkai dengan wacana yang disampaikan politisi PAN, Rosaline Rumaseuw, yang meminta pemerintah untuk membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tidak sepakat.

Menurut Sahroni, saat ini ketika kondisi susah, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama.

"Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala," kata Sahroni, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/7) dikutip dari ANTARA.

Ia menilai pejabat negara justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dikhususkan.

Baca juga: Polisi Sebut Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Sudah Kosumsi Sabu Sejak Lima Bulan Lalu

Menurut dia, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat sedang berada dalam kondisi yang susah, karena itu usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat tidak diperlukan.

"Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit saja susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu ada rumah sakit khusus pejabat segala, semua lagi sama-sama susah," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, dalam webinar mengusulkan pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara.

Menurut dia, saat ini banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit, sehingga pemerintah harusnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pejabat.

Artikel Menarik Lainnya:

• Ahok Tolak Ganti Kacamata Rp120 Juta Pakai Asuransi dan Batik Rp20 Juta dari Pertamina
• Mantan Menkes Siti Fadilah Minta Satgas Covid-19 Jujur Angka Terpapar Orang Sudah Divaksin
• Malam Terasa Lebih Dingin di Pulau Jawa, Ini Kata BMKG