PAN Usul Pemerintah Kombinasikan PPKM Darurat dengan Lockdown Akhir Pekan

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dari PAN. (Instagram/@amanatnasional).

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya masih menunggu penjelasan dari pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Dia berharap pemerintah dapat menjelas definisi dari PPKM darurat tersebut.

“Saya masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM darurat. Pemerintah diminta untuk memperjelas definisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini,” kata Saleh kepada Indozone, Kamis (1/7/2021). 

Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR itu, menyebut kebijakan PPKM darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. 

Jika tidak, lanjut Saleh, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini. 

"Tapi, apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya,” paparnya.

Saleh pun mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Atau kalau tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan dan bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan.

“Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19,” tegas Saleh.

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Bantah Work From Bali Picu Naiknya Kasus Covid-19

"Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif,” imbuh dia.

Lagi pula, lanjut Saleh, ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan.

Selain itu, Saleh mendorong pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan. Kebutuhan itu antara lain keteraediaan ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. Dan terpenting program vaksinasi harus dipercepat.

"Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid. Soal ini, semua ahli sepakat.  Karena itu, prokes harus menjadi garda utama,” tandas Saleh.

Artikel Menarik Lainnya:

• Elite Gerindra Bantah Prabowo Konsumsi Ivermectin Selama 4 Bulan Terakhir
• Tips untuk Orang Tua di Tengah Kasus Covid-19 Anak yang Tinggi
• POPULER: Tampang Pengemudi Pajero yang Hajar Sopir Truk & Transformasi Fajar Septiawan