Vaksinasi Timbulkan Kerumunan, PKS Minta Pemerintah Maksimalkan Faskes  Agar Efektif

Warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/6/2021). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta).

Wakil Ketua Ketua Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah dapat memaksimalkan fasilitas kesehatan yang dimiliki guna mencapai target vaksinasi 2 juta vaksin per hari.

Hal tersebut disampaikan Sukamta pasca program vaksinasi yang dilakukan pemerintah dan malah membuat kerumunan. Sehingga malah berpotensi menyebarkan Covid-19.

"Proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak efektif, birokratis, seremonial dan ada kesan pihak-pihak yang ingin tampil dalam vaksinasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 20.000 layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit,” kata Sukamta kepada Indozone, Senin (28/6/2021).

“Namun, dalam pelaksanaan vaksinasi ini peran klinik pratama yang berjumlah 8.000 lebih belum dioptimalkan. Jika semua dioptimalkan maka misal per layanan kesehatan dilakukan 200 vaksinasi maka bisa mencapai 2 juta vaksin perhari dengan tanpa kerumunan berlebihan," imbuh anggota tim covid-19 FPKS DPR RI ini.

Sukamta menyatakan, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 seperti hingga akhir Juni 2021 jumlah warga Indonesia yang sudah tuntas menjalani vaksinasi Covid-19 lebih 12,5 juta orang. 

Data ini Masih jauh dari target vaksinasi bagi 180 juta rakyat Indonesia. Sukamta kemudian menambahkan ada potensi lain yang bisa dilakukan yaitu memaksimalkan peran dokter, perawat dan posyandu.

Baca Juga: KJRI Kuching Bantu Pulangkan Tiga WNI yang Jadi Korban Judi Online

"Lebih dari 81 ribu dokter, 345 ribu perawat dan 296 ribu posyandu dengan segment masing-masing. Misal dokter dan perawat menyasar lingkungannya rumahnya. Ini diluar rumah sakit atau Puskesmas tempatnya bekerja. Posyandu menyasar anak-anak dan ibu-ibu anggota posyandu yang diperbolehlan divaksin. Potensi ini bisa dimaksimalkan kalau pemerintah serius melakukan vaksinasi,” jelas Sukamta.

Di sisi lain dia memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2019 Indonesia memiliki dokter sebanyak 81.011 dan perawat sebanyak 345.508.  Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum sebanyak 2.344, Rumah Sakit Khusus sebanyak 533, Puskesmas rawat inap sebanyak 6.086, Puskesmas non rawat inap sebanyak 4.048, Klinik Pratama 8.281, dan Posyandu 296.777.

Menurut Sukamta data tersebut adalah potensi yang luar biasa. Pada sisi lain yaitu pelaksanaan vaksinasi covid-19, anggota komisi I DPR RI ini pun mengkritik administrasi dan tidak sistematisnya vaksinasi. Salah satunya mensyaratkan vaksin sesuai domisili, walaupun kini aturan telah dicabut beberapa hari lalu.

Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dan ekonomi maka keberhasilan menangani pandemi merupakan kunci utama keberhasilan. Dia menyinggung di luar negeri di mana perhelatan euro masyarakat sudah  bisa menonton bola.

"Sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah terlihat tidak memiliki desain penanganan, eksekusi hingga tataran teknis. Akibatnya berbagai program dalam penanganan Covid-19 ini amburadul. Kini miris rasanya ketika melihat beberapa negara sudah menyelesaikan vaksinasi mulai hidup normal. Bahkan beberapa stadion ketika pertandingan EURO 2020 sudah penuh. Kita di Indonesia masih harus prokes dan ribut soal lockdown, PPKM, PSBB dan kebijakan setengah-setengah yang tidak berdampak,” tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kapolri Ingatkan Sinergitas Polri-Auditor Kunci Cegah Korupsi
• Beasiswa SMP Swasta di Surabaya Hanya Disediakan untuk Siswa MBR
• Transformasi Pria Sakit Parah Akibat Perokok Berat dan Begadang, Bikin Pangling