Pandemi Covid-19 Belum Pasti Kapan Berakhir, Puan Maharani Ingatkan Ini soal RAPBN 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) memberikan dokumen tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kiri) saat rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). (ANTARA FOTO/Gal

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi Covid-19 dalam penyusunan kerangka ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. 

Hal tersebut disampaikan Puan selepas rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2020-2021, Kamis (20/5/2021).

"Pemerintah saat ini memang terus menggalakkan program vaksinasi Covid-19. Meski begitu, kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 tetap harus diantisipasi dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2022,” tegas Puan.

Puan menyampaikan bilamana berbagai indikator memang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan ekonomi terus membaik. Akan tetapi APBN tetap harus mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi perburukan kondisi pandemi.

"Kita mesti belajar dari pengalaman di awal tahun ini saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 sehingga pengetatan aktivitas masyarakat kembali dilakukan yang kemudian tentu berdampak pada perekonomian,” tutur Puan.

“Kejadian seperti melonjaknya kasus Covid-19 di India yang dampaknya turut merembet ke berbagai belahan dunia juga mesti diantisipasi," tambah Puan. 

Politisi PDIP ini menyebut fundamental perekonomian memang harus dibenahi. Hanya saja ia juga berharap agar program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan penghasilan bagi rakyat juga menjadi prioritas dalam jangka pendek. 

"Seluruh masalah struktural terkait SDM, produktivitas, hingga birokrasi memang mesti dibenahi. Namun, program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penghasilan bagi rakyat secara langsung dan cepat juga harus diprioritaskan oleh pemerintah," katanya.

Disisi lain DPR mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan program pemulihan sosial dan ekonomi sebagai prioritas.  Selain itu, belanja pemerintah juga harus lebih efektif dan belanja non-prioritas mesti dipertajam. 

“Tentu saja defisit dan utang harus dikendalikan dengan baik agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang masih memiliki ruang," tukasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Konflik Israel-Palestina Bukan Cuma Soal Agama, Hikmahanto: Tak Bisa Dilihat Hitam Putih
• China Keluarkan Aturan Baru Pasca-Penghapusan Nama Universitas Milik Jack Ma
• Singapura Marahi Politikus India yang Sebarkan Ketakutan COVID-19