Pemerintah Diminta Bersikap Terkait Maraknya Hoaks Seputar Vaksin Covid-19

Petugas Kesehatan menunjukkan vaksin Covid-19 Sinovac. (ANTARA FOTO/Rahmad)

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene meminta agar sosialisasi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah terkait vaksin Covid-19 dapat dievaluasi. Dengan demikian berita bohong atau hoaks seputar vaksin tak lagi ada.

Menurut Felly agar hoaks tidak mendapatkan tempat lebih banyak dibandingkan dengan berita resmi pemerintah, diperlukan sikap dan langkah dalam menangkalnya.

“Bisa jadi hoaks lebih banyak diberitakan dibandingkan dengan berita resmi pemerintah. Nah ini perlu disikapi pemerintah,” kata Felly, Senin (15/2/2021).

Namun, lanjut dia, keputusan atau langkah pemerintah tak perlu terburu-buru dengan mengeluarkan (Perpres) nomor 14 tahun 2021. Dimana Perpres tersebut mengatur sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19.

“Tapi jangan keburu membuat sebuah keputusan dengan semacam sanksi seperti itu. Komisi IX DPR tidak setuju,” ujar Felly.

Diketahui Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Felly menilai pemerintah telah melanggar kesepakatan dengan DPR terkait punishment terhadap masyarakat yang menolak vaksin Covid-19.

“Dalam sebuah rapat kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah disepakati bahwa tidak diutamakan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan vaksinasi,”tegasnya.

“Perpres tersebut menurut kesimpulan rapat ini, sudah bertentangan. Intinya adalah, pemerintah sudah melanggar kesepakatannya dengan Komisi IX DPR. Pemerintah sudah melanggar, karena kesepakatan itu mengikat kedua pihak, pemerintah dan DPR. Apa gunanya kita rapat kalau itu tidak ada legitimatenya," tambah Felly.

Artikel Menarik Lainnya:

• Selain Anies dan Risma, Ahok hingga Sandiaga Uno Masuk Bursa Pilgub DKI
• Menkes: Kita Beruntung Dapat Vaksin Lebih Cepat
• Update Corona Dunia 15 Februari: 109,3 Juta Orang Positif Covid-19