Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (INDOZONE).
Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai bahwa pengendalian penanganan Covid-19 lebih banyak diserahkan ke pemerintah pusat dengan kebijakan Pemberlakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ia juga menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seolah mengandalkan PPKM dari pemerintah.
"Sikap Gubernur DKI menyerahkan koordinasi PPKM ke Pusat juga tidak dirasakan tepat. Dari semua Gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gub DKI yang melepaskan tanggung jawab daerah ini ke Pusat," ucapnya, Jumat (22/1/2021).
Pasalnya menurut Gilbert, Anies seharusnya menjalin koordinasi yang baik terhadap daerah penyangga Ibukota, yakni Bodetabek. Kendati demikian, hal yang seharusnya dilakukan tersebut dirasa kurang optimal dikerjakan.
"Terkesan ini masalah koordinasi di antara Gub yang beririsan daerahnya menangani Covid (DKI, Banten dan Jawa Barat). Harusnya mereka duduk bersama seperti saya anjurkan di awal PPKM untuk merumuskan langkah bersama yang seragam," terangnya.
Baca Juga: Pabrik Pembuat Vaksin Covid-19 Terbesar di Dunia Kebakaran, 5 Orang Tewas
Lebih lanjut, anggota Komisi B DPRD DKI ini menyebut bahwa mobilisasi warga bodetabek ke Jakarta seharusnya perlu dilakukan serentak dan kompak oleh kepala-kepala daerah terkait. Sehingga ada pengendalian Covid-19 secara bersama-sama.
"Sehingga jam buka kantor, alat transportasi dan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian Covid (pergerakan manusia) dapat dikoordinasikan agar bisa dilaksanakan serentak," ungkapnya.
"Urusan pandemic adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh seperti bencana alam, yang lalu diambil alih oleh Pusat. Pusat sendiri sudah mengeluarkan dana yang sangat besar dalam pengobatan penderita," tandas Gilbert.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: