Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, DPR: Jangan Anggap Remeh!

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta. (Instagram/drsukamta)

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta perkembangan situasi ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah. Menurutnya dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut perlu dengan pendekatan yang komprehensif.

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," ucapnya, Rabu (2/12/2020).

"Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah," tambahnya.

Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wakil Ketua Fraksi PKS menyebut masih ada 4 akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

BACA JUGA: Wiranto: Jika Masuk ke Indonesia, Benny Wenda Langsung Kita Tangkap

Hal tersebut ialah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.

Oleh sebab itu Sukamta meminta pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah presiden secara langsung.

"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," tandas Sukamta.

Artikel Menarik Lainnya:

• Terungkap, Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud MD Sempat Mau Bakar Rumah
• Benny Wenda Deklarasi Republik Papua Barat, Fadli Zon Minta Jokowi Jangan Sibuk Urusi HRS
• Kutuk Klaim Deklarasi Pemerintahan Sementara West Papua, DPR Desak Pemerintah untuk Tegas