Wapres Ma'ruf Amin Monitoring Kebijakan Pemerintah Terkait Corona di Seluruh Daerah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ANTARA/Anggoro)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, terus melakukan pemantauan atau monitoring kebijakan di seluruh daerah di Indonesia selama masa pandemi virus corona (Covid-19). Ia mendapat tugas yang sudah dibagi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kondisi sementara.

"Fokusnya dan juga berkaitan dengan pelaksanaan bantuan stimulan dari Presiden dengan berbagai kebijakan, tentu itu akan menjadi kewajiban atau bidang tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi," kata Staf Khusus Wakil Presiden, Ikhsan Abdullah dalam bincang sebuah stasiun radio di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Ikhsan menjelaskan, sejauh ini pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi Covid-19 lewat sejumlah kebijakan atau regulasi sebagai tanggungjawab negara. Hal itu sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi yang kemudian ditindaklanjuti, salah satu dengan pemantauan oleh Wapres Ma'ruf Amin.

"Kebijakan tersebut baik (jika) dapat dilaksanakan pada tatanan di tingkat pemerintah daerah, tingkat satu maupun pemerintah daerah tingkat dua, kabupaten kabupaten dan kota," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 di Indonesia pemerintahan terus berusaha bekerja untuk menanggulangi virus ini. Salah satu upaya untuk mengefektifkan itu dengan melakukan pembagian tugas yang dilakukan kepala negara, Joko Widodo dan wakilnya.

"Sekarang ini sedang terjadi atau melakukan semacam pembagian tugas masa Covid-19 ini, presiden mengurusi semua yang berkaitan dengan persoalan regulasi," jelasnya.

Dikatakannya, saat ini Wapres Ma'ruf Amin ikut berperan membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dalam menanggulangi Covid-19. Fokusnya ialah lebih kepada kemaslahatan umat di sekitar keagamaan.

"Pak wapres ini lebih fokus pada bagaimana menata kehidupan beragama semasa Covid-19 ini berlangsung," sebut dia.

Ia menambahkan, selain itu masih ada sejumlah tugas yang diemban Wapres dalam masa pandemi Covid-19, seperti melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bersama kepala daerah se-Indonesia di semua tingkatan.

"Untuk bagaimana pelaksanaan dan (menyampaikan) kondisi daerah masing-masing, seperti yang sudah dilakukan dengan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya," bebernya.

"Karena dengan evaluasi itu, sekaligus melihat laporan perkembangan terakhir apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dibantu dan fasilitasi oleh pemerintah pusat," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Jabar Nol Kasus Positif Corona, Ini Kata Ridwan Kamil

• Anies Baswedan: Angka Kasus Corona di Jakarta Berangsur Menurun, PSBB Jangan Kendor

• 34 Karyawan Sampoerna Terkonfirmasi Positif Corona