4 Risiko yang Bisa Muncul Jika Defisit APBN Capai 5,7 Persen

CORE menyebut rencana pelebaran defisit dan pembiayaan anggaran negara bisa menimbulkan risiko. (ANTARA FOTO/Rahmad)

Kebijakan stimulus fiskal, yaitu pelebaran defisit dan pembiayaan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Stimulus itu dibutuhkan dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah virus corona (Covid-19).

Itu juga diperlukan demi memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, meningkatkan ketahanan dunia usaha, sekaligus mempersiapkan pemulihan ekonomi ketika wabah telah usai. 

Meski demikian, hal itu bukan tanpa risiko. Besarnya stimulus menyiratkan pelebaran defisit sekaligus juga besarnya kebutuhan pembiayaan yang harus dilakukan pemerintah.

CORE Indonesia memandang setidaknya ada empat potensi risiko yang perlu diperhatikan pemerintah akibat rencana pelebaran defisit dan pembiayaanya hingga tahun 2022. 

Risiko pertama, dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah. Menurutnya, dengan melebarnya defisit anggaran, tentunya akan mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat utang (SUN) sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit yang semakin besar. 

Sayangnya penerbitan SUN masih sangat bergantung pada investor asing. Sekitar 35 sampai 40 persen SUN yang diterbitkan pemerintah dipegang oleh investor asing. 

Angka ini relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara peer seperti Thailand, Malaysia, ataupun Tiongkok. 

"Kondisi ini menjadikan struktur pembiayaan anggaran akan sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba. Contohnya seperti pada bulan Februari dan Maret lalu, ketika dana asing keluar sebanyak Rp145 triliun dari surat utang pemerintah," kata Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, dalam paparannya, Kamis (9/4/2020). 

"Dampaknya imbal hasil SUN meningkat dan beban biaya penerbitan SUN di masa mendatang menjadi lebih besar," tambahnya. 

Kemudian risiko yang kedua adalah pelemahan nilai tukar. Menurut Piter, tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah juga meningkatkan risiko sudden capital outflow yang akan mendorong pelemahan nilai tukar. 

Tercatat selama Januari sampai dengan akhir Maret 2020, rupiah melemah sebesar 17,4%. Pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh aliran modal keluar yang terjadi di pasar keuangan. 

"Ini kalau dibandingkan dengan negara lain, pelemahan rupiah merupakan salah satu pelemahan mata uang terdalam di dunia," tuturnya. 

Selain itu, kata Piter, ada pula risiko crowding out. Hal ini bisa terjadi karena pelebaran defisit anggaran akan menyerap banyak likuditas dari perbankan. Dampaknya, swasta akan semakin kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri. 

Kalaupun mereka mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri melalui penerbitan surat utang (obligasi), mereka harus menawarkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi untuk bersaing dengan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. 

"Risiko keempat adalah terjadinya peningkatan utang luar negeri swasta. Jika pihak swasta kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri, opsi utang luar negeri menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama ketika suku bunga di luar negeri cenderung menurun," tuturnya. 

Menurut Piter, peningkatan utang luar negeri swasta perlu menjadi perhatian. Pasalnya, 89% utang luar negeri swasta berdenominasi dolar AS dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Risiko akan bertambah bagi swasta yang menjual barang dan jasa yang terkait komoditas. 

"Kalau sudah seperti ini, potensi pelemahan harga komoditas bisa berdampak memburuknya cash flow perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar. Faktanya pertumbuhan utang luar negeri swasta yang bergerak di sektor komoditas, lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti manufkatur ataupun keuangan," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Pergub DKI Jakarta soal PSBB Terganjal soal Nasib Ojek Online
• Yovie Widianto Ungkap Keinginan Glenn Fredly Sebelum Meninggal, Belum Terwujud
• Glenn Fredly Meninggal Dunia, Ini Doa Terakhirnya untuk sang Istri