Sesuai Janji Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Utang BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa siap mengucurkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski anggarannya sudah disiapkan, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran tidak terjadi. Ia juga mendorong evaluasi terhadap sejumlah aturan yang sudah tidak relevan.

Baca juga: Purbaya Siapkan Hukuman Baru untuk Importir Baju Bekas, Apa Itu?

Purbaya mencontohkan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator dari total kapasitas. 

Menurutnya, aturan tersebut perlu direvisi karena situasi pandemi COVID-19 telah berakhir dan kebutuhan rumah sakit kini sudah berbeda.

"Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli," ujar Purbaya.

Meski begitu, Purbaya menekankan proses evaluasi perlu melibatkan orang yang ahli di bidang tersebut agar kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan di lapangan.

Purbaya juga mendorong BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) yang dimiliki. Menurutnya, BPJS Kesehatan sudah memiliki sekitar 200 tenaga IT, jumlah yang cukup besar dan setara dengan perusahaan teknologi besar.

Ia yakin integrasi sistem teknologi dapat mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif, misalnya proses klaim yang bermasalah.

Baca juga: Menkeu Purbaya Buka Peluang Kenaikan Gaji ASN pada 2026

“Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” jelasnya.