Wujudkan Layanan Publik Inklusif Ramah Disabilitas, Banyuwangi Latih Pegawai Kuasai Bahasa Isyarat

Pegawai Pemkab Banyuwangi dilatih bahasa isyarat (Humas Pemkab Banyuwangi)

INDOZONE.ID - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang ramah dan inklusif. 

Salah satunya melalui penyelenggaraan diklat Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang diikuti puluhan pegawai dari berbagai unit pelayanan publik.

Pelatihan ini digelar selama lima hari, mulai Senin sampai Jumat, 22–26 September 2025, dengan melibatkan 40 pegawai yang menjadi garda terdepan pelayanan di instansi pemerintahan. 

Peserta berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga pegawai kantor kecamatan.

Baca juga: Gempa 5,7 SR Guncang Banyuwangi, Getarannya Terasa Sampai Surabaya dan Bali

Pemkab Banyuwangi menggandeng Komunitas Teman Tuli Banyuwangi serta tenaga pengajar dari SMA-LB Provinsi Jawa Timur sebagai mentor pelatihan. 

Dengan cara ini, para peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung berinteraksi dengan komunitas penyandang disabilitas.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan wujud nyata upaya Banyuwangi membangun pelayanan publik yang lebih inklusif. 

“Kami ingin semua warga bisa mengakses layanan publik dengan mudah dan ramah. Termasuk teman-teman disabilitas. Karenanya kami latih para petugas terdepan pada pelayanan publik untuk bisa memahami bahasa isyarat agar tidak terjadi kendala komunikasi,” ujar Ipuk pada Kamis (25/9/2025).

Baca juga: Tangis Murid SDN Paya Baro Pecah, Tolak Rencana Penutupan Sekolah oleh Pemkab Aceh Barat

Menurut Ipuk, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Rembuk Disabilitas yang diikuti puluhan warga disabilitas di Banyuwangi. 

Salah satu aspirasi yang muncul dalam rembuk tersebut adalah kebutuhan akan petugas pelayanan publik yang mampu memahami bahasa isyarat. 

“Ini adalah upaya memenuhi hak-hak rekan disabilitas. Kami berharap kini kantor-kantor pelayanan publik bisa diakses dengan baik dan mudah,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, mengungkapkan bahwa program ini akan dilakukan secara bertahap hingga melibatkan seluruh pegawai front office.