Soal Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke IKN, Anies: Kalau Ada Masalah Jangan Ditinggalkan, tapi Diselesaikan

Capres Anies Baswedan di acara debat capres.

INDOZONE.ID - Capres Anies Baswedan mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, dalam acara debat capres yang berlangsung di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12//2023) malam.

Hal itu disampaikan Anies saat menanggapi pertanyaan dari Ganjar Pranowo. Awalnya, capres nomor urut 3 menyinggung itu latarbelakang Anies  yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam sesi ini, Ganjar menyebut kondisi Jakarta saat ini penuh problematika seperti kemacetan, polusi, dan migrasi penduduk.

Bagi Anies, permasalahan di Jakarta yang belum selesai tak bisa menjadikan alasan pemindahan ibu kota.

"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," ujar Anies.

Anies menyebut pemindahan ibukota ke Kalimantan tidak akan mengurangi permasalahan di Jakarta.

"Kontribusi aparat pemerintah dalam permasalahan lalu lintas hanya 4 sampai 7 persen," sambungnya.

Baca Juga: Balas Kritikan dari Anies Baswedan, Repnas: Bansos Masih Dibutuhkan Warga, Bahkan di Negara Maju

Anies juga menegaskan bahwa sistem perekonomian Jakarta akan terus berlanjut walaupun ibu kota sudah berpindah. Permasalahan akan terus ada.

Menurutnya, permasalahan ini patutnya diselesaikan bukan malah ditinggalkan. 

Dalam kesempatan ini juga Anies juga menyebut pemerintah tidak melihat urgensi yang sedang dibutuhkan rakyat.

Permasalahan di Kalimantan dinilai Anies juga masih banyak, seperti kualitas prasarana pendidikan yang kurang layak, akses penguhubung antar kota juga belum merata.

"Negara tidak bekerja bukan untuk rakyat, dan juga bukan pusat perekonomian," tutup Anies.

Membalas tanggapan Anies, Ganjar menyebut calon presiden normo urut 1 ini sebagai pihak oposisi terhadap pemerintah mengenai kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan

Baca Juga: Prabowo Sentil Anies: Kalau Demokrasi Kita Tidak Berjalan, Tidak Mungkin Anda Jadi Gubernur

Namun, menjawab pernyataan tersebut dengan tegas Anies menyebut kebijakan IKN cacat secara hukum. Anies menyebut kebijakan perumusan pembentukan IKN ini tidak melibatkan publik. 

"Tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik," kata Anies.

Anies berpendapat bahwa saat ini Indonesia masih banyak hal yang harus diselesaikan. Anies menyinggung pemerintah malah fokus membangun istana pemerintahan dibanding menyelesaikan problematika rakyat.

"Kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden. Di mana rasa keadilan kita," kata Anies.

Penulis: Gina Nurulfadilah