Rabu, 18 DESEMBER 2024 • 14:25 WIB

Ingin 'Wong Cilik Isoh Ngguyu', Mensos Syaifullah Kuncurkan Dana 1 Triliun Rupiah untuk DIY Setiap Tahun

Author

Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf dalam kunjungannya di acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang berlangsung ke Gedung Serbaguna, Tridadi, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (18/12/2024).

INDOZONE.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) menggelontorkan anggaran sebanyak sekitar 1 triliun rupiah untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan rincian anggaran tersebut diantaranya untuk program PKH, Bantuan Sosial (Bansos) untuk yatim piatu permakanan bagi lansia usia 75 tahun ke atas dan difabel, dan rehabilitasi sosial.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf dalam kunjungannya di acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang berlangsung ke Gedung Serbaguna, Tridadi, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (18/12/2024).

"Khusus Kabupaten Sleman, tidak kurang dari Rp 214 M setiap tahunnya. Kenapa lakukan ini, karena lewat program ini pak Presiden punya semangat dalam rangka untuk mewujudkan wong cilik isoh ngguyu," kata Mensos dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menjelaskan sejumlah sasaran program Kemensos yang terangkum dalam 12 PAS.

12 PAS tersebut meliputi fakir miskin, anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban napza dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, dan perempuan.

"Sasaran kemensos tertera 12. Fakir mikir, ABH, anak terlentar, perempuan bermasalah dengan keluarganya, korban kekerasan seksual," papar Mensos yang disapa Gus Ipul tersebut.

BACA JUGA Dilantik Presiden Jokowi Sebagai Mensos, Gus Ipul Berjanji akan Bekerja dengan Sebaik-baiknya

Lebih lanjut, Mensos kembali menekankan bahwa semua bantuan dari Pemerintah adalah bersarat yang artinya tidak asal memberikan bantuan.

"Semua bantuan yang diberikan oleh Pemerintah tidak ada yang asal menberikan bantuan. Untuk PKH misalnya bantuan 750 ribu per 3 bulan, hingga ibu hamil periksa kesehatan ke posyandu. Kita ingin para pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa bekerja supaya program tepat sasaran akhurnya kesejahteraan sosial terus meningkat," ujar Mensos.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Liputan Langsung