Media Singapura Sebut Airlangga Hartarto Mundur dari Golkar Karena Isu Korupsi Minyak Sawit
INDOZONE.ID - Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan berbagai spekulasi di ranah politik Indonesia.
Pengunduran diri ini terjadi pada saat yang krusial menjelang transisi pemerintahan baru, dan dikaitkan dengan isu korupsi minyak sawit.
Pengunduran Diri Mendadak Airlangga Hartarto
Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024.
Dalam sebuah video singkat, ia menyatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga integritas partai dan memastikan stabilitas dalam masa transisi pemerintahan yang akan datang.
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa keputusan ini diambil secara sukarela oleh Airlangga tanpa ada tekanan dari pihak luar.
Doli menjelaskan bahwa Airlangga ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di tengah banyaknya program penting yang perlu diteruskan dalam pemerintahan baru.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Mengundurkan Diri sebagai Ketum Golkar, Ucapkan Terimakasih ke Presiden Jokowi
Golkar dan Posisinya dalam Politik Nasional
Partai Golkar, yang merupakan partai politik tertua di Indonesia, berhasil meraih posisi kedua dalam pemilihan legislatif Februari lalu dengan perolehan suara sebesar 15,29 persen.
Golkar berada di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memperoleh 16,72 persen suara, dan unggul di atas Partai Gerindra dengan 13,22 persen suara.
Dalam situasi politik yang semakin kompleks, pengunduran diri Airlangga tentu menjadi perhatian utama, terutama karena pengaruh Golkar yang sangat besar dalam peta politik nasional.
Baca Juga: Golkar Sebut Belum Ada Pemilihan Plt, Sinyal Airlangga Mundur?
Spekulasi Terkait Kasus Korupsi Minyak Sawit
Pengunduran diri mendadak ini memicu spekulasi bahwa Airlangga, mungkin terlibat dalam kasus korupsi yang terkait dengan pengurusan izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.
Kasus ini sempat mengguncang Kementerian Perdagangan pada tahun 2021 dan 2022.
Saat itu Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng akibat pembatasan pengiriman, dan ini berkaitan bahwa Airlangga diduga dipaksa mundur karena adanya keterkaitan dengan kasus tersebut.
Beberapa pemimpin Golkar yang tidak disebutkan namanya menyatakan, bahwa Airlangga telah dipanggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk memanggil Airlangga dalam waktu dekat dan membantah bahwa Airlangga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Persaingan Internal di Golkar
Posisi Airlangga yang semakin rapuh diduga juga akibat manuver politik dari kolega-kolega di Partai Golkar dan sesama menteri kabinet.
Dua tokoh kuat yang disebut-sebut sebagai pengganti potensial adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Manuver mereka dikabarkan mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun kedua tokoh tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Bahlil sendiri menepis isu bahwa dirinya akan menjadi Ketua Umum Golkar, menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal partai.
Jika Bahlil benar-benar menjadi ketua, Presiden Jokowi disebut-sebut akan memiliki kesempatan untuk memimpin dewan penasihat Golkar, langkah yang bisa memperpanjang pengaruh politiknya pasca-kepemimpinan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com