Presiden Joko Widodo angkat bicara soal dirinya yang tak mau banyak berkomentar terkait 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diberhentikan karena gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu langkah untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jokowi mengatakan tak ingin menjawab terkait hal tersebut lantaran prosesnya yang masih berjalan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
"Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK," kata Jokowi Rabu (15/9).
Jokowi menyebut, bukan dirinya lah yang memiliki wewenang untuk menjawab permasalahan itu, melainkan pejabat pembina seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) misalnya.
"Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Jokowi.
Perlu diketahui, sebanyak 57 pegawai KPK dinyatakan tak lulus dalam TWK yang menjadi salah satu langkah untuk alih status menjadi ASN. 57 orang tersebut akan diberhentikan oleh KPK pada 30 September 2021.
Dari 57 orang, terdapat 6 orang yang tak mau mengikuti diklat bela negara.
"Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 september 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (15/9).
"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," pungkas Alex.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
