Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma kembali menjadi sorotan usai geram dan marah saat mengetahui terdapat 8.000 ribu bantuan sosial (Bansos) belum disalurkan. Gaya komunikasi Risma yang kerap marah-marah ini pun dikritik.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai gaya komunikasi Risma yang kerap memarahi anak buah tidak ada gunanya. Dia pun mengatakan jika hanya marah-marah terus saja, lebih baik Risma mundur dari jabatannya.
"Ya enggak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur saja," tutur Jazilul kepada wartawan, Selasa (30/8/2021).
Wakil Ketua MPR RI ini berkata gaya Risma tersebut menunjukan bahwa tidak bisa bekerja serta menunjukkan tidak bisa mengkoordinir anak buahnya.
"Artinya gak mampu bekerja, gak mampu mengkoordinir anak buahnya, semuanya orang melihat itu," tegasnya.
Baca Juga: 20 Pendukung Habib Rizieq Ditangkapi Polisi, Satu Orang Bawa Senjata Tajam
Lebih lanjut Jazilul menyarankan agar dapat melakukan koreksi di internal Kementerian Sosial. Menurut dia daripada hanya marah saja, lebih baik menginstronspeksi guna mengetahui apakah masih ada kekurangan.
"Oleh sebab itu yang dipentingkan hari ini koreksi yang di dalam, apa begitu. Kalau memang, saya gak meminta mundur ya. Ya daripada marah-marah terus kan mending gak marah-marah. Letakkan aja jabatannya," pungkas Wakil Ketua MPR RI ini.
Sebelumnya diketahui - Menteri Sosial Tri Rismaharini geram dan marah-marah saat mengetahui ada 8 ribu bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Jember yang belum disalurkan.
Mensos Risma juga memarahi bank BUMN yang dipercaya menyalurkan bansos tersebut. Dalam rakor dan sinkronisasi data penerima PKH untuk wilayah Lumajang, Jember dan Bondowoso, Risma memarahi sejumlah pihak gara-gara tidak menyalurkan bansos sejak Maret 2021.
Risma menuding bank BUMN tersebut juga tidak ikut menyalurkan bansos. Untuk membuktikan ucapannya, Risma bahkan berani bertaruh Rp100 ribu.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: