Banyak Daerah Kekurangan Stok Vaksin, PKS Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

Petugas kesehatan bersiap-siap menyuntikan vaksin COVID-19 kepada warga saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis ke-2 di Surabaya, Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memastikan stok vaksin Covid-19 dalam negeri tak ada kekurangan. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan target 3-5 juta dosis perhari sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah agar percepatan herd immunity.

"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin. Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," ujar Netty dalam keterangannya kepada Indozone, Jumat (6/8/2021).

Netty berkata, agar stok vaksin pemerintah seharusnya melakukan langkah cepat dengan pengadaan vaskin. Sehingga stok vaksin selalu tersedia dan kemudian disuntikan kepada masyarakat.

"Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema  vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis," katanya.

Baca Juga: Selain UU Pornografi, Aksi Bikini Dinar Candy Disebut Juga Layak Dikenakan UU ITE

Selain itu, Politikus mendorong agar pemerintah meningkatkan  kapasitas produksi vaksin dalam negeri  dengan mengolah vaksin bentuk bulk.

"Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan  kapasitas produksi  agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” tambahnya.

Mengenai info stok vaksin di sejumlah daerah yang dilaporkan mulai menipis hingga sudah habis, Netty memandang pemerintah harus memeriksa proses distribusi vaksin. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar tidak ada penylahgunaan distribusi vaksin Covid-19.

 "Pastikan penyaluran vaksin  merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik.  Jangan  salahgunakan distribusi  vaksin pada  hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut dia memaparkan juga bahwa saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa- Bali. Oleh karena itu, lanjutnya,  daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional  dalam pendistribusian vaksin.

“Bisa kacau jika distribusi vaksin tidak menggunakan indikator  kesehatan masyarakat.  Saat ini daerah berisiko tinggi juga terjadi di luar  Jawa- Bali. Memprihatinkan jika daerah-daerah tersebut kekurangan vaksin dan bahkan stoknya kosong," tutupnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Barcelona Diklaim Sengaja Tak Pertahankan Lionel Messi
• Pindah ke Man City, Jack Grealish Sampaikan Terima Kasih ke Aston Villa
• David Noah Dilaporkan ke Polda Metro, Kasus Penggelapan Uang Rp1,15 M