Anggota DPR Minta Presiden Turun Tangan Hentikan Masuknya TKA Asing saat Pandemi Covid-19

Presiden Jokowi. (Instagram/jokowi)

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi menilai berbagai lintas Kementerian saling lempar tanggung jawab usai polemik masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang tersorot belakangan ini. Pasalnya hal ini terjadi saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.

Ia mengatakan, berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, kerja keras pemerintah baik lokal atau nasional terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Dia meminta presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap.

"Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa," ujar Aidi, Rabu (7/7/2021).

Aidi berkata, saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19, koordinasi perlu langsung di tangan presiden.

Untuk itu, lanjut dia, presiden harus memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup dan kalau perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini.

"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian Delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presiden-lah yang harus bertanggungjawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu presiden," tegas dia.

BACA JUGA: Bantah Temuan Anies Soal Ibu Hamil Kerja di Kantor, PT Equity Life: Dia Lagi Ngurus Cuti

Mengenai pembatasan kedatangan luar negeri, dia menilai pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hong Kong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru.

Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa Covid-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karateristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia adalah akibat Covid-19 varian Delta tersebut.

"Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri," tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kemenkumham Ancam Deportasi Bule yang Langgar PPKM Darurat
• Dipaksa Tutup Karena PPKM, Pedagang Buah Ini Mengamuk ke Petugas, Netizen: Hajar Terus Buk
• Kapolda Berharap Maluku Jangan Sampai Masuk PPKM Darurat