Viral Crazy Rich PIK Dapat Vaksin Covid-19, Komisi IX Minta Kemenkes Lakukan Investigasi 

Helena Lim. (Youtube/Helena Lim).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher memberikan tanggapan perihal viralnya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim yang menerima vaksin Covid-19 tahap pertama. 

Netty berkata, dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Komisi IX selalu meminta agar data penerima vaksin dibuka. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kesimpangsiuran ihwal vaksin tersebut.

“Dalam rapat tentang vaksin, kita minta Kemenkes untuk membuka data penerima vaksin karena masih banyak kesimpangsiuran,” jelas Netty kepada Indozone, Rabu (10/2/2021).

Untuk kasus Helena ini, belum diketahui apakah betul Helena merupakan seorang tenaga kesehatan (nakes) yang mendapatkan prioritas vaksinasi. Netty pun menyinggung pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bahwa vaksin tahap pertama untuk para nakes.

Baca Juga: Ribuan Nakes di Madina Laksanakan Vakninasi Covid-19, Bupati Minta Warga tak Takut

“Kita merujuk pada pernyataan Menkes bahwa pada tahap pertama nakes yang akan divaksinasi,” beber Netty.

Lebih lanjut dia mendesak untuk Kementerian Kesehatan dapat melakukan investigasi kepada sosok Helena Lim. Tujuannya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan benar nakes ataupun bukan.

“Jadi, pihak Kemenkes perlu melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Jangan sampai ada kasus serupa di daerah lain,” tutur Netty.

“Kita amat konsern pada keselamatan nakes sebagai pejuang kemanusiaan yang paling berisiko. Pastikan tidak ada penumpang gelap dalam program vaksinasi Covid-19,” tutupnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam sebuah video yang viral di media sosial, crazy rich PIK Helena Lim tertulis dalam surat keterangannya berprofesi sebagai staf pengadaan apotek.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kapolri Listyo Harap Pers Bisa Jadi Akselerator Pembangunan Nasional
• Abu Janda dan Natalius Pigai Bertemu, Polri: Penyidikan Terus Berjalan
• Kebebasan Pers Seperti Jamu, Pemerintah Perlu Kritik Keras dan Pedas