Sinyal bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah tercium sejak Ketua Kosgama Agus Harimurti Yudhoyono bertemu presiden terpilih Jokowi pada 2 Mei 2019.
Isu sempat diamini Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Menurutnya, sikap Demokrat saat ini adalah memberikan kontribusi aktif membantu dan memperkuat pemerintahan Jokowi-Amin.
Keputusan itu diambil sejak 40 hari meninggalnya istri Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono.
Namun, hal ini mendapat bantahan dari Waketum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Dia menyebut sikap partai baru akan ditentukan setelah rapat majelis tinggi partai.
Meski demikian, Syarief mengakui ada kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, ada tiga faktor yang harus dipenuhi, yakni kecocokan, kebersamaan dan kenyamanan.
Gerindra Tak Baper
Jika nantinya Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi-Amin, Partai Gerindra tak akan kecewa. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon justru menghormati keputusan Partai Demokrat.
Menurutnya, langkah Demokrat dinilai sebagai sesuatu hal yang wajar dalam berdemokrasi. "Tiap partai memiliki pandangan politiknya masing-masing," kata Fadli.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
