Presiden Prabowo: Pejabat Tak Kerja untuk Rakyat Silakan Mundur

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025. (Dok. Setpres)

INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat publik yang tidak kerja untuk rakyat dipersilakan mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikannya dalam pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pada Selasa (17/12/2025).

Prabowo menegaskan jabatan negara bukan tempat cari aman, apalagi keuntungan pribadi.

Menurut Kepala Negara, pejabat yang tak bekerja untuk kepentingan rakyat seharusnya legowo untuk mundur.

Mengawali arahannya, Prabowo mengingatkan pentingnya solidaritas nasional, terutama di tengah musibah yang melanda sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ia menegaskan bahwa cobaan tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat kerja negara.

“Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja,” ujar Presiden Prabowo.

Baca juga: Presiden Prabowo Jenguk Korban Mobil MBG Tabrak Siswa SD di RS Koja

Transformasi Bangsa Tidak Boleh Timpang

Prabowo menekankan bahwa transformasi Indonesia harus dirasakan semua wilayah, tanpa kecuali. Papua, menurutnya, merupakan bagian penting dari agenda besar pembangunan nasional.

Ia menyebut penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan sebagai syarat mutlak bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi negara modern.

“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Audit Total Toba Pulp Lestari dan Tambah Polisi Hutan Cegah Pembalakan

Kekayaan Negara Harus Kembali ke Rakyat

Sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, Prabowo menilai Indonesia wajib memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kekayaan negara, menurutnya, harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.

Ia mengajak seluruh pimpinan pusat dan daerah untuk memastikan hasil pembangunan dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya berhenti di laporan.

Prabowo Subianto juga menyinggung pembenahan internal pemerintahan, khususnya soal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, ini di ujungnya akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” tegas Prabowo.

Puncak pernyataan Prabowo terletak pada penegasan soal tanggung jawab pejabat publik. Menurutnya, jabatan adalah bentuk pengabdian, bukan hak istimewa.

“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkas Presiden.