Ribuan Warga Pati Tuntut Bupati Mundur, Dipukul Mundur Gas Air Mata Polisi

Suasana posko penggalangan donasi logistik unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

INDOZONE.ID - Sekitar 1.000 warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa di Alun-alun Kota Pati, Rabu (13/8/2025), menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.

Mereka menilai Sudewo arogan, terutama setelah kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, meski tidak berlaku bagi seluruh objek pajak.

Kemarahan warga semakin memuncak setelah pernyataan Bupati yang menantang masyarakat untuk berunjuk rasa bahkan hingga 50.000 orang.

Sebagai bentuk protes, massa menggelar aksi donasi air mineral kemasan dus di depan Pendopo Kabupaten Pati, mendukung mereka yang melakukan unjuk rasa. 

Baca juga: Meski Pajak Batal Naik, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Demo Tuntut Turunnya Bupati Sudewo

Massa yang dipimpin inisiator Husen dan orator Saiful Ayubi, menyerukan pelengseran Bupati, namun mengimbau peserta untuk tetap tertib. 

"Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan," ujar Saiful.

Aparat kepolisian dan TNI sudah bersiaga sejak pagi di berbagai titik sekitar alun-alun untuk menjaga keamanan.

Situasi awalnya kondusif hingga sekitar pukul 11.23 WIB, ketika kericuhan pecah. Beberapa pengunjuk rasa melempari petugas dan melakukan tindakan anarkis yang mengakibatkan sejumlah anggota polisi terluka. Polisi akhirnya membubarkan massa dengan tembakan gas air mata.

Baca juga: Warga Coret Foto Bupati Pati dengan Tulisan ‘Preman Arogan Penipu Rakyat’

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi dan Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, sebelumnya sempat berdialog dengan massa, menjamin pengawalan penyampaian aspirasi asalkan dilakukan secara damai.

Namun, sebagian massa tetap bertahan hingga siang meski sudah dibubarkan, mencari lokasi yang bebas dari gas air mata.

Aksi ini menjadi sorotan lantaran memadukan tuntutan politik, penolakan kebijakan pajak, dan respons keras aparat, memunculkan pertanyaan publik soal komunikasi dan penanganan protes di daerah.