Hasto Jelaskan Instruksi Megawati Soal Kader PDIP Dilarang Bicara Capres-Cawapres 2024

Tangkapan layar Megawati Soekarnoputri dari Youtube Sekretariat Presiden.

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberi penjelasan mengenai surat instruksi partai kepada kader agar tak bicara mengenai capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

PDIP menilai, lanjut Hasto, soal pemimpin nasional itu bukan hanya melibatkan keputusan partai. Tapi juga harus muncul dari kehendak rakyat serta ada unsur campur tangan Tuhan. Ia mengatakan, di surat itu kader memang diinstruksikan tak bicara soal capres-cawapres yang akan diusung di Pemilu 2024.

"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai," kata Hasto usai pertemuan dengan DPP Gerindra, Selasa (24/8/2021).

Dia melanjutkan pada kongres partai sudah mengamanatkan agar keputusan menyangkut pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden, diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, lanjut dia, PDIP juga menyadari bahwa prioritas saat ini adalah penanganan pandemi Covid-19.

"Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres dan wapres yang akan datang dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik. Tetapi skala prioritas saat ini itu adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi," ujar Hasto.

Hasto memaparkan dalam konteks konsolidasi itu juga maka dialog dengan Partai Gerindra yang dilaksanakan itu menjadi penting. Bagi PDIP, pertemuan ini adalah juga bagian dari konsolidasi nasional.

BACA JUGA: Update Corona RI 24 Agustus: Tambah 19.106, Kasus Covid-19 Tembus 4 Juta

"Karena terkait dengan calon pemimpin itu tugasnya partai untuk menyiapkan calon pemimpin di dalam proses kaderisasi yang sistemik," tutup Hasto.

Seperti diketahui sebelumnya dalam surat DPP bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 dan ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 lalu, semua kader partai dilarang berbicara dan menanggapi isu Capres-Cawapres 2024.

Artikel Menarik Lainnya:

• Luhut Kesal Pemerintah Dianggap Tak Serius Tangani Covid-19: Kita Gak Bego-Bego Amat Kok!
• Anies Bersyukur Jika DKI Jakarta Masuk Peringkat 46 Kota Aman Dunia
• Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pertama di Kalimantan