WNA Masuk di Masa PPKM Darurat, PKS: Jangan Sampai Publik Nilai Hanya 'Lip Service'

Suasana skrining tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja di perusahaan pengelola nikel yakni PT Huady Nickel Alloy (ANTARA/HO-Humas Tonasa).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti masuknya 20 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok ke Indonesia di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Bali. 

Menurut dia, adanya hal ini akan menimbulkan pertanyaan di publik mengapa WNA asal Tiongkok mendapatkan keistimewaan masuk di saat pemberlakuan PPKM Darurat.

“Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WN China diistimewakan dalam PPKM Darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?", kata Netty dalam keterangannya kepada Indozone, Selasa (6/7/2021).

Menurut Netty, PPKM Darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran Covid-19, apalagi jika penerapannya setengah-setengah. Maka dari itu dia menilai pemerintah harus tegas dengan mencegah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga menjadi sumber penularan. 

Baca Juga: Satgas Karantina 20 TKA Asal China Setelah Tiba di Bantaeng, Tunggu Hasil Swab PCR Keluar

"Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan. Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian Covid-19. Kita khawatir PPKM Darurat  bisa jadi tidak efektif,” tegas dia.

Lebih lanjut Politisi PKS ini menambahkan, PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan Covid-19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut.

"Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus  diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak," beber Netty.

Netty pun menyinggung data yang dikatakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dimana lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus varian baru  dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri. 

"Virus ini tidak cukup dilawan dengan sekadar menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil  negatif  test PCR sebelum berangkat. Tes seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara,” bebernya.

“Tidak ada jaminan  selama perjalanan tidak terjadi penularan. Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru?," imbuh dia.

Oleh sebab itu, dia menekankan keselamatan rakyat dan martabat bangsa harus dikedepan alangkah baiknya menunda sementara kedatatangan WNA demi mencegah adanya varian baru.

"Demi keselematan rakyat dan martabat  bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru Covid-19," tutup Netty.

Sebagaimana diketahui, di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali, 20 TKA Tiongkok masuk ke Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengakui memang ada 20 TKA China yang mendarat di Sulsel. Para TKA Tiongkok ini masuk setelah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat.

"Terkait pemberitaan masuknya 20 orang TKA di Sulawesi Selatan, benar bahwa mereka adalah TKA yang akan bekerja di Proyek Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Bantaeng. Seluruh TKA telah melalui pemeriksaan Kesehatan oleh Kemenkes dan memenuhi persyaratan keimigrasian," kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara, Minggu (4/7/2021).

Artikel Menarik Lainnya:

• Jadwal Semifinal & Link Streaming Euro 2020: Italia vs Spanyol dan Denmark vs Inggris

• Dukung PPKM Darurat, Kemenparekraf Siapkan Hotel untuk Nakes dan Dana Hibah Pariwisata

• Cara Menggunakan dan Membaca Oximeter, Alat Pengukur Saturasi Oksigen