Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bahwa dana stimulasi fiskal sebesar Rp1.039 triliun untuk penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena adanya pelemahan ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19) harus tersalurkan atau terealisasi akhir tahun ini.
"Dari segi ekonomi, kita lihat stimulus fiskal yang ada itu kita akan monitor agar sampai akhir tahun ini agar belanja negara yang masih dalam APBN di atas Rp1.000 triliun ini bisa direalisasikan dalam enam bulan," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Airlangga menjelaskan, pihaknya akan memastikan bahwa dana yang dianggarkan itu sudah dibelanjakan lewat berbagai instansi atau institusi pemerintah, baik melalui kementerian lembaga (K/L), non K/L, maupun pemerintah daerah.
Pasalnya, pemerintah pusat telah menyiapkan opsi atau pilihan bagi pemerintah daerah untuk bisa menikmati dana PEN tersebut untuk pemulihan ekonomi.
"Pemerintah juga menyiapkan agar daerah-daerah juga bisa melakukan pinjaman melalui program yang disiapkan dalam program PEN yakni melalui PT SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero)," ujarnya.
Pada pos kementerian lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp106,11 triliun, dan Rp10 triliun di antaranya digelontorkan kepada pemerintah daerah lewat pintu PT SMI.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, selain itu pemerintah juga fokus membelanjakan di sektor kesehatan pada produksi nasional. Sehingga memberikan multifyer effect atau dampak pada masyarakat.
"Program restrukturisasi UMKM dan korporasi sudah diterbitkan PP terkait LPS ini diharapkan bisa lebih baik lagi dan juga realisasi program pen baik itu UMKM maupun korporasi," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Indonesia menggelontorkan stimulus fiskal sebesar 4,3% dari PDB. Rencana awal, pemerintah menjelaskan stimulus akibat Covid-19 ini mencapai Rp405,1 triliun, akan tetapi angkanya terus bertambah.
Ketika itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran PEN akibat pandemi Covid-19 ditetapkan Rp905,10 triliun.
Adapun nilai anggaran ini sudah mengalami kenaikan beberapa kali, pertama kali pemerintah mengalokasikan pembiayaan PEN sebesar Rp405,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp677,2 triliun, kemudai naik lagi menjadi Rp695,2 triliun, dan kini terbaru hampir mencapai Rp905,10 triliun.
"Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diperkirakan akan memakan pembiayaan sebesar Rp905,10 triliun," kata Sri Mulyani di unggahan akun Instagram-nya, Jumat (19/6/2020).
Adanya kenaikan anggaran penanganan pandemi Covid-19 ini tentunya akan membuat defisit fiskal ikut melebar dan sebelumnya defisit anggaran diprediksi mencapai Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,34% dari PDB.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: