Pejabat Filipina Bantah Koordinasi Penangkapan Rodrigo Duterte dengan ICC

Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

INDOZONE.ID - Para senator Filipina pada Kamis (20/3/2025) mempertanyakan pejabat pemerintah mengenai keputusan menyerahkan mantan Presiden Rodrigo Duterte ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pekan lalu.

Menteri Kehakiman Filipina, Jesus Remulla, dengan tegas membantah adanya koordinasi sebelumnya terkait penangkapan tersebut.

Filipina bantah koordinasi ICC dan menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga: Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Hadiri Sidang Perdana di ICC Melalui Video

Penangkapan Duterte ICC terjadi pada 11 Maret, di mana mantan presiden itu langsung diterbangkan ke ICC di Belanda pada hari yang sama untuk menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkoba yang menyebabkan ribuan korban jiwa.

Kasus Duterte ICC ini telah menjadi perdebatan sengit di tingkat nasional, dengan banyak pihak mempertanyakan bagaimana proses hukum berlangsung.

Dalam sidang yang digelar Kamis (20/3/2025), Remulla menegaskan bahwa pemerintah Filipina tidak memiliki komunikasi dengan ICC sebelum menerima surat perintah penangkapan dari Interpol.

"Hingga saat ini, kami sama sekali tidak berkomunikasi dengan ICC, baik secara resmi maupun tidak resmi," ujar Remulla dalam sidang yang dipimpin oleh Senator Imee Marcos, yang dikenal dekat dengan Wakil Presiden Sara Duterte, putri dari mantan presiden yang ditahan tersebut.

Namun, Senator Marcos, yang juga saudara Presiden Ferdinand Marcos Jr., menyoroti pernyataan dalam surat dari Interpol yang menunjukkan adanya koordinasi lebih dalam.

"Surat ini dikirim setelah adanya konsultasi sebelumnya dengan pemerintah Filipina, yang telah setuju untuk memenuhi permintaan penangkapan ini," demikian isi dokumen tertanggal 10 Maret.

Menanggapi hal tersebut, Remulla menyebut bahwa bahasa dalam surat tersebut hanyalah "format standar" dan tidak secara khusus merujuk pada penangkapan Duterte ICC.

"Ketika disebutkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, saya sendiri bertanya-tanya dengan siapa mereka berbicara, karena bukan dengan kami," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah Filipina secara konsisten menolak bekerja sama dengan penyelidik ICC, dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi setelah Rodrigo Duterte menarik Filipina dari ICC pada 2019.

Namun, baru-baru ini beberapa pejabat menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk bertindak jika menerima permintaan resmi dari Interpol.

Dalam sidang yang dilakukan melalui video dari Den Haag, Wakil Presiden Sara Duterte menegaskan bahwa kasus Duterte ICC merupakan upaya untuk melemahkan oposisi terhadap pemerintahan saat ini, yang kini berada dalam konflik terbuka dengannya.

"Ini semua tentang politik. Pemerintah menggunakan sumber daya negara dan ICC untuk menghancurkan oposisi," ujar Sara Duterte.

Baca Juga: Rodrigo Duterte Ditahan ICC atas Tuduhan Pembunuhan dalam Perang Melawan Narkoba

Tak lama setelah sidang, ia menggelar konferensi pers daring, menyerukan kepada para pemilih untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan memberikan suara bagi kandidat partainya dalam pemilu sela yang akan digelar Mei mendatang.

"Mungkin alasan mengapa mantan presiden menjadi target operasi luar biasa ini adalah karena mereka takut seluruh Filipina akan memilih 10 kandidat senator dari partai kami," tambahnya.

Perseteruan antara keluarga Duterte dan Marcos, yang sebelumnya bersekutu dalam kemenangan besar pemilu 2022, kini semakin memanas.

Konflik ini mencapai puncaknya tahun ini, terutama setelah Wakil Presiden Sara Duterte dimakzulkan bulan lalu atas berbagai tuduhan, termasuk dugaan rencana pembunuhan terhadap mantan pasangan politiknya.

Kini, ia menghadapi sidang di Senat yang akan menentukan masa depan politiknya.

Sementara itu, Rodrigo Duterte ICC mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan pengacara barunya, Nicholas Kaufman, dan mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum dari dana bantuan hukum ICC.

"Kemarin saya memberi tahu beliau bahwa kemungkinan besar kami akan mengajukan permohonan bantuan hukum, karena kasus ini tidak akan dibiayai secara pribadi," pungkasnya.