INDOZONE.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, akan genap 100 hari pada 28 Januari 2025. Sejauh ini, kinerja pemerintahan dinilai positif dan berpihak pada masyarakat.
"Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen dan kinerja yang berpihak kepada rakyat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Rabu (22/1/2025).
Dalam catatannya, ada sejumlah hal yang membuktikan keberpihakan pemerintahan Prabowo pada masyarakat.
Iwan mencontohkan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, penghapusan utang nelayan dan UKM, kenaikan gaji guru, dan kenaikan UMP 6,5 persen.
Selain itu, Iwan juga mengapresiasi penurunan tiket pesawat, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk, penambahan sekolah unggulan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi janji dan komitmennya saat masa Pemilu.
Baca Juga: Presiden Prabowo Masuk Daftar 10 Pemimpin Bakal Berpengaruh di Dunia 2025
"Yang lebih penting juga, dan menurut saya ini adalah yang paling berkaitan dengan keseharian masyarakat, yakni keberanian Presiden Prabowo membatalkan kenaikan PPN 12 persen kemarin," ujarnya.
Meski demikian, Iwan juga mencatat sejumlah hal yang dinilainya butuh perbaikan.
Misalnya, perencanaan dan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut Iwan perlu diperbaiki dari hulu hingga hilirnya, mulai dari anggaran, hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
Hal lain yang dia sorot adalah koordinasi dan komunikasi para menteri yang menurutnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Iwan menyebut mereka yang bermasalah adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dinilainya tidak bisa menerjemahkan visi besar Prabowo, hingga memunculkan kegaduhan soal rencana kenaikan PPN 12 persen.
Baca Juga: Presiden Prabowo Batalkan PPN 12% untuk Kebutuhan Pokok dan Fokus pada Barang Mewah, Ini Daftarnya
Dia juga menyebut nama Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang didemo bawahannya atas dugaan melakukan tindakan kekerasan.
"Contoh lain adalah sikap dan statement Menteri KKP yang seakan melawan perintah Presiden Prabowo terkait pencabutan pagar laut di laut Tangerang dan Bekasi," kata Iwan.
Karena itu, bagi Iwan, momen 100 hari kerja pemerintahan Prabowo ini perlu jadi landasan untuk melakukan evaluasi dan seleksi ulang terhadap kinerja dan performa para menteri di Kabinet Merah Putih.
"Momen ini harus jadi landasan untuk melihat siapa yang benar-benar bisa membantu Presiden melaksanakan visi dan misinya, serta harus berani juga mengganti menteri yang bermasalah dan kontra produktif dengan apa yang telah dicanangkan oleh Presiden, bahkan menjadi musuh rakyat," kata Iwan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Press Release