Mencari Pemimpin untuk Kota Yogyakarta : Buruh Sebut Jaminan Sosial Harus diperhatikan Bagi Para Kandidat
INDOZONE.ID - Sebentar lagi seluruh warga Negara Indonesia akan menghadapi kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. Partai-partai politik telah membuka pendaftaran. Baliho-baliho tokoh pun mulai bermunculan.
Jika dilihat dari survei yang digelar berbagai kelembagaan, telah muncul tiga besar nama tokoh dengan elektabilitas wali kota tertinggi, ini disurvei secara terbuka.
Mereka adalah mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Mantan Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharja dan Anggota DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo.
Kendati demikian, melihat dari problem (masalah) yang ada di Kota Yogyakarta dan siapapun pemimpin daerah yang akan terpilih nantinya, Koordinator MPBI (Majelis Pemerja Buruh Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irsad Ade Irawan menyebut ada dua poin penting yang harus perhatikan oleh para calon. Dua itu adalah permasalahan sampah dan jaminan sosial bagi para pekerja/buruh.
Irsad menilai, jaminan sosial sangatlah penting karena dapat menutup kekurangan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengingat bagi buruh aturan tersebut tidak bisa diubah lagi dan tentunya dianggap merugikan bagi para pekerja/buruh.
"Jadi, jaminan sosial di Jogja itu memang harus diperluas agar dia (jaminan sosial) bisa untuk menutup kekurangan dari undang-undang Cipta kerja, karena sebenarnya kalau masih ada undang-undang Cipta kerja itu kalau untuk soal kenaikan upah buruh tidaklah mungkin menjadi signifikan karena sudah ada rumus-rumusnya dan rumusnya itu yang buat Pemerintah sendiri yang memasukkan angka dari BPS yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi misalnya," kata kata Irsad saat ditemui wartawan usai menghadiri rapat di DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (21/8/2024).
Baca Juga: Akses Sepanjang Malioboro ditutup Sementara Guna Menyambut Rangkaian HUT RI Ke-79 di Yogyakarta
Irsad menambahkan, jika jaminan sosial ini bisa diakselerasikan maka kedepannya bisa melengkapi jaminan lainnya yaitu diantaranya jaminan Perumahan, jaminan makanan, jaminan pendidikan dan jaminan hari tua,
"Adanya jaminan sosial yang menyejahterahkan pekerja di Jogja ini bisa melengkapi dengan jaminan Perumahan, jaminan makanan, jaminan pendidikan bahkan jaminan hari tua," ujarnya.
"Jadi ya bagi kandidat pemimpin daerah di Kota Jogja ini harus ada program seperti itu. Karena kam, kalau misalnya ingin perbaikan pengupahan secara konkrit itu sebetulnya sudah tidak mungkin alias sudah ditutup dengan undang-undang Cipta kerja," tandas Irsad.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung