Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituduh sejumlah pihak mengintip percakapan di dalam aplikasi pengirim pesan WhatsApp TNI-Polri, membuat Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, berkomentar keras.
Menurutnya, jika ada anggapan Jokowi sudah kelewatan batas dengan mencampuri ranah privasi, dia memandang hal tersebut adalah salah.
"Makanya kalau mereka menuduh presiden kok ngintip-ngintip, ini karena memang pertama tidak punya pengetahuan tentang ilmu dan knowledge-nya rendah," kata Ngabalin dalam diskusi secara virtual, Minggu (6/3/2022).
Ngabalin menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tidak langsung melakukan pemantauan grup TNI-Polri. Hal ini dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), dan Intelijen dan Kemanan (Intelkam).
"Presiden itu kan kepala negara, kepala pemerintahan kan. Ada BIN, user-nya adalah presiden, tentara adalah BAIS, Polisi ada Intelkam," jelas Ngabalin.
Ngabalin menuturkan alasan Jokowi menyampaikan teguran kepada jajaran TNI-Polri di forum terbuka. Hal itu karena kepala negara ingin pesan tersebut sampai ke seluruh pelosok Indonesia.
"Tentara bukan hanya di depan para pimpinan TNI itu atau Polri, tapi tentara sampai di kampung-kampung sampai di dusun, sehingga saya kira sebagai seorang kepala negara, sebagai orang tua, dan pemimpin, pesan ini harus bisa sampai di dusun sana langsung dari mulut presiden," ucapnya.
Maka dari itu, dia berharap ke depannya anggota TNI-Polri tidak lagi menggunakan grup WA secara sembarangan, bahkan sampai mengeluarkan dialog yang tidak pantas sebagai anggota TNI-Polri.
"Jadi narasi-narasi ini tidak boleh dipakai orang-orang yang katanya punya pengetahuan, tapi sesungguhanya enggak punya pengetahuan dan merusak dialog orang di ruang publik. Ini tidak boleh, harus dicegah dan itu saya akan lakukan perlawanan kepada siapa pun," tandasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: