Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah untuk segera menyiapkan konsep dasar pengendalian mobilitas masyarakat saat masa libur Natal dan tahun baru (Nataru). Hal ini terkait hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang mengungkap sebanyak 19,9 juta warga berkeinginan untuk melakukan mudik saat libur Nataru.
Bamsoet mengatakan, pengendalian mobilitas masyarakat dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas perjalanan darat, laut, termasuk pelaku perjalanan, dan pembatasan kapasitas pengunjung tempat-tempat wisata maupun pusat perbelanjaan.
“Meminta komitmen pemerintah untuk berusaha menekan angka potensi mobilitas masyarakat saat momen libur Nataru. Sebab, jumlah hasil survei masih sangat besar dan berpotensi membuat lonjakan kasus Covid-19,” kata Bamsoet, Kamis (2/12/2021).
Selain itu, Bamsoet menyampaikan pemerintah daerah dapat menyiapkan posko PPKM di berbagai wilayah, ruang publik, hingga level desa/kelurahan. Sebab, sampai saat ini PPKM tetap menjadi instrumen andal untuk pengendalian pandemi.
“Seluruh pihak untuk tidak lengah dan terus waspada karena pandemi Covid-19 belum berakhir, serta meminta masyarakat untuk dapat mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah, khususnya terkait pembatasan mobilitas masyarakat serta keharusan vaksin,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan, hasil survei Kemenhub dapat dijadikan acuan dalam membuat dan menentukan kebijakan terkait pembatasan mobilitas masyarakat. Sehingga dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan kondisi yang ada di daerahnya.
“Mengingat, kebijakan pembatasan ini penting guna mencegah lonjakan kasus Covid-19, akibat euforia masyarakat menyambut libur Nataru,” kata Bamsoet.
Artikel Menarik Lainnya :
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: