Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara (MPW PP Sumut) berencana akan melakukan aksi demo atau turun ke jalan pada Senin (29/11/2021).
Adapun aksi yang dilakukan mereka (MPW PP Sumut) menuntut agar kader PDI Perjuangan, Junimart Girsang meminta maaf atas desakannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tentang tuntutan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) yang kerap bikin onar.
Dalam kesempatan ini, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengetahui rencana aksi itu dan sudah menerima surat pemberitahuan MPW PP Sumut. Dikatakannya, jika nanti masa Pemuda Pancasila turun ke jalan, kita akan berikan pelayanan dan pengamanan untuk mengawal aksi.
"Kita akan berikan pengamanan dengan baik, yang menyalurkan aspirasi dapat dengan tertib begitu juga aktifitas masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga semuanya aman," kata Kombes Hadi Wahyudi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (29/11/2021).
Dijelaskannya juga, pada dasarnya silakan saja menyampaikan aspirasi. Dengan catatan aspirasi harus disampaikan dengan tertib dan santun.
"Jangan sampai penyampaian aspirasi justru berujung ricuh," pungkasnya.
Disinggung mengenai sikap polisi jika di lapangan nantinya ditemukan ada kericuhan, Polisi akan bertindak tegas demi ketertiban masyarakat
"Silakan salurkan aspirasinya, tetapi tetap tertib menjaga keamanan dan kondusifitas Kota Medan," kata Hadi.
Untuk diketahui, rencana aksi massa Pemuda Pancasila ini juga ditandai dengan beredarnya surat yang menyebutkan sasaran aksi akan dilakukan di DPRD Sumut.
Adapun tuntutan massa aksi mendesak agar kader PDI Perjuangan, Junimart Girsang meminta maaf. Bahkan, dalam surat yang ditandangani Ketua MPW PP Sumut, Kodrat Shah, massa Pemuda Pancasila meminta Junimart Girsang meminta maaf secara terbuka lewat media massa.
Kemudian, Aksi ini sendiri akan dipimpin oleh Sekretaris MPW PP Sumut, Ali M Mahdy.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: