3.830 Orang Positif Covid-19 Masih Berkeliran, Ketua DPR Minta Pengawasan Tak Dikendorkan
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak tetap waspada dan tidak lengah meskipun laju penularan Covid-19 terus menurun.
Puan menekankan kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat mulai terjadi pengabaian prosedur. Mulai dari ditemukannya tiga ribuan lebih orang yang kedapatan berkeliaran meski terpapar Covid-19 sebagaimana yang terekam dalam aplikasi PeduliLindungi.
“Hal ini menandakan perlunya pengetatan pengawasan. Walaupun PPKM terus mengalami tren penurunan status, jangan lengah, jangan kendor, agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus lagi,” ujar Puan, Rabu (15/4/2021).
Baca Juga: Sempat Turun ke 2 Ribuan Kasus, Kini Kasus COVID-19 di Indonesia Naik ke 4 Ribu Kasus
Diketahui sebagaimana laporan Kementerian kesehatan (Kemenkes), sebanyak 3.830 orang berstatus 'hitam' terdeteksi berkeliaran di tempat umum termasuk mal, bandara, stasiun, transportasi umum, hingga restoran, lewat aplikasi PeduliLindungi. Status hitam sendiri berarti orang yang terpapar atau merupakan kontak erat dengan pasien Covid-19.
Puan pun berharap agar Satgas Penanganan Covid-19 menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui adanya orang berstatus hitam yang berkeliaran di tempat umum. Ia menilai, aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi dasar pelacakan (tracing).
“Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan karantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” tegasnya.
Terkini pemerintah sendiri memutuskan memperpanjang PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali. Saat ini tidak ada provinsi di Jawa-Bali yang berstatus PPKM Level 4 setelah Bali turun status menjadi PPKM Level 3. Meski begitu masih ada beberapa kota/kabupaten yang berada di level 4.
Di daerah luar Jawa-Bali juga tidak ada provinsi dengan status PPKM level 4, walaupun 23 kabupaten/kota masih diterapkan PPKM level 4 yang menandakan kasus Covid-19 masih tinggi di daerah-daerah tersebut.
“Melandainya kasus Covid ini harus dijadikan momentum untuk berbenah, siapkan infrastruktur kesehatan, terutama infrastruktur khusus untuk menangani kasus-kasus Corona,” imbau Puan.
Dilanjutkan dia, dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan tidak ada lagi gelombang Corona berikutnya. Puan mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus dimaksimalkan.
“Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya,” urainya.
Lebih lanjut mantan Menko PMK ini mengatakan, pemerintah mengoptimalkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul dampak Covid-19, mengingat virus Corona juga terus bermutasi. Ia mengingatkan perlunya memperkuat penanganan di hulu melalui program 3T (testing, tracing, treatment) agar ketika ada kasus bisa segera ditangani, termasuk isolasi terhadap pasien.
“Terus gencarkan vaksinasi Covid-19 apalagi pemerintah pusat kini memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini jadi PR bagi pemerintah daerah sebab bisa saja wilayahnya kembali naik status PPKM jika target capaian vaksinasi tidak terpenuhi,” ungkap Puan.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: