Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bakal mengganti sistem elektronik dalam membuat anggaran (e-budgeting). Namun, sistem itu akan diperbaharui atau ditingkatkan.
Menurutnya, keputusan untuk meningkatkan e-budgeting agar sistemnya semakin lebih baik. Anies Baswedan ingin e-budgeting bisa diakses dan memberikan ruang untuk masyarakat berkomentar.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan smart system.
"Saat ini, publik hanya bisa melihat tapi tak bisa memberikan feedback," kata Anies di Jakarta, Jumat (1/11).
Sistem e-budgeting merupakan warisan dari Joko Widodo yang menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2013. Sistem ini diberi payung hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013.
Saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat gubernur pada 2015, sistem ini tetap dipakai Pemprov DKI untuk melakukan penganggaran dana APBD.
Artikel Menarik Lainnya:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: