Sementara itu, pihak kepolisian nasional mulai menyelidiki tuduhan makar yang diajukan oleh partai oposisi dan sejumlah aktivis.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong Hoon. (en.yonhap.co.kr)
Pada Kamis (5/12), Partai Kekuasaan Rakyat menyatakan penolakan terhadap pemakzulan.
Namun, Han menyebutkan adanya kemungkinan perubahan sikap setelah muncul "bukti kuat" bahwa Yoon berniat menangkap dan menahan para pemimpin politik di Gwacheon, kawasan yang terletak di selatan Seoul.
Baca Juga: Presiden Yoon Suk Yeol Hadapi Pemakzulan Akibat Deklarasi Darurat Militer
"Saya kemarin mengatakan bahwa saya mencoba menghindari pemakzulan demi mencegah kekacauan yang tidak terkendali, yang bisa merugikan masyarakat dan pendukung kami. Namun, berdasarkan fakta-fakta baru yang terungkap, saya yakin bahwa penangguhan segera terhadap Presiden Yoon Suk Yeol diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," ujar Han.
Meski demikian, Han tidak secara langsung menyerukan pemakzulan dan menolak menjawab pertanyaan wartawan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung. (m.koreaherald.com)
Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menilai deklarasi darurat militer oleh Yoon sebagai bentuk pemberontakan yang bertujuan mempertahankan atau memperpanjang kekuasaannya.
"Itu adalah tindakan makar," tegas Lee. "Ini merupakan kudeta pro-militer."
Ketegangan politik di Korea Selatan kini semakin memanas, dengan ancaman pemakzulan Presiden Yoon menjadi sorotan utama baik di dalam negeri maupun internasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com