Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone. Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.
INDOZONE.ID - Topik terkait Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 merupakan salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Terlebih saat ini para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) sudah memasuki masa kampanye.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil yang turut ambil bagian dalam memperbincangkan topik pemilihan capres-cawapres untuk menyuarakan isu-isu hak asasi manusia.
Oleh karena itu, KontraS meluncurkan catatan kritis atas visi-misi calon presiden dan wakil presiden dalam aspek HAM dengan judul “Catatan Kritis Miskin Wacana Soal HAM”. Peluncuran catatan kritis ini diadakan pada Kamis, (30/11/2023) yang bertempat di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat.
Dalam peluncuran ini, Dimas Bagus Arya selaku Koordinator sekaligus tim penulis memaparkan catatan kritis yang telah dibuat KontraS. Berdasarkan analisis KontraS terhadap dokumen visi-misi capres dan cawapres, kata Hak Asasi Manusia sangat minim penyebutan dan pembahasannya.
Baca Juga: 2 Napi di Serang Meninggal Dunia Usai Pesta Miras Oplosan di Dalam Lapas
Lima catatan penting yang disorot oleh KontraS yaitu, pertama pemerintah dan penyelenggara negara hanya sebatas memfokuskan pada hak memilih dan hak dipilih sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Sedangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia masih luput untuk diarusutamakan.
Kedua, track record dan latar belakang capres-cawapres belum dijadikan faktor utama dalam diskursus pemilihan capres-cawapres. Padahal penting untuk melakukan uji pemeriksaan terhadap rekam jejak dan kompetensi calon pejabat dalam kerangka vetting mechanism, sesuai dengan kerangka HAM yang berlaku universal.
Ketiga, wacana serta komitmen terkait HAM dalam dokumen visi misi capres-cawapres menjadi sangat penting. Hal ini karena jabatan sebagai presiden merupakan peran yang sangat vital, dokumen ini dapat menjadi pijakan bagi siapapun agar dapat menagih untuk menunaikan janji-janji capres-cawapres terpilih.
Kemudian, catatan keempat yaitu dimensi HAM harus dipahami sebagai prasyarat negara yang beradab oleh para capres-cawapres, bukan hanya sebatas janji politik untuk kepentingan elektoral saja.
Baca Juga: Dipanggil Perdana Soal Tuding Polisi Tak Netral, Aiman Witjaksono Tak Hadir
Terakhir, penting bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa dan seluruh kelompok yang berkepentingan untuk menagih keseriusan dan komitmen para capres-cawapres dalam agenda penegakan HAM. Kelima hal ini, tidak menjadi pembahasan para capres-cawapres dalam visi-misinya.
Peluncuran catatan kritis ini, juga disambung dengan diskusi publik yang menghadirkan beberapa penanggap yaitu Asfinawati (STHI Jentera), Haris Azhar (Pembela HAM) dan Naufal Afiq (Mahasiswa Universitas Paramadina).
Haris Azhar memandang bahwa presiden kita (sebelum-sebelumnya) sibuk menjadi penyeimbang bagi para pendukungnya, akhirnya pelanggaran HAM berat masa lalu tidak selesai, kemudian pelanggaran HAM baru terjadi dan malah menumpuk.
“Mana dari ketiga ini yang bisa mengaktifkan, satu melawan ketergantungannya dengan multi partai, yang saya rasa tidak mungkin ketiga calon ini meninggalkan komitmennya dengan partai-partai pendukung. Kedua, dari visi-misi yang ada mana yang mau menanggulangi pelanggaran HAM berat yang tidak selesai itu untuk diselesaikan, dan berani mengakui dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang baru, dari ketiganya gak kelihatan,” ujar Haris Azhar.
“Sebelum masuk ke visi-misi, kita harus evaluasi dulu siapa mereka,” ungkap Asfinawati.
Asfin beranggapan bahwa visi-misi yang dibuat capres-cawapres merupakan kritik untuk mereka sendiri. Asfin menambahkan bahwa kita bisa mengecek rekam jejak setidak-tidaknya dari tiga hal, pertama calon itu sendiri, kedua partai politik yang mengusung dan ketiga anggota timnya.
Kemudian, Naufal Afiq sebagai mahasiswa sekaligus perwakilan anak muda mengungkapkan kondisi yang kini dialami banyak anak muda.
“Selama ini anak muda terjebak pada konsepsi kesejahteraannya, terjebak tentang pertumbuhan ekonomi, terjebak tentang konsepsi adil dan makmur. Padahal, kita sama-sama tahu bahwa HAM dan demokrasi adalah instrumen, tools untuk mencapai itu,” papar Naufal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Z Creators